Strategi Pembiayaan Pembangunan Kepulauan di Kabupaten Sumenep

Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terletak  di Pulau Madura. Letak Kabupaten Sumenep yang berada diujung Timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar berjumlah 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002).

Sumenep termasuk salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan alam melimpah. Bukan hanya yang berada di daratan Sumenep, tetapi juga yang terletak di kepulauan. Hasil dari kepulauan itu sendiri berupa  sektor perikanan,  minyak dan gas bumi. Hasil alam dari kepulauan tersebut merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah sesuai yang telah dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumenep 2011. Jumlahnya mencapai Rp 995 miliar lebih dari total RAPBD sebesar Rp 1,07 triliun. Untuk itu sudah selayaknya kepulauan di Sumenep mendapat prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan infrastruktur dan sarana publik lainnya di wilayah kepulauan sangatlah penting untuk menunjang pengembangan Kabupaten Sumenep itu sendiri. Namun dalam pembangunan tersebut sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik akibat terkendala pembiayaan pembangunan. Salah satu masalah dalam RAPBD Sumenep adalah belanja pegawai yang terlalu besar karena menyerap 64 persen atau Rp 641 miliar dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah 2011. Belanja pegawai tersebut naik 5,49 persen dibandingkan tahun lalu.

Untuk itu pemerintah setempat mulai saat ini perlu mengatur strategi dalam pembiayaan pembangunan kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. Strategi tersebut dapat berupa strategi pembiayaan secara konvensional maupun secara non-konvensional.

Strategi pembiayaan secara konvensional adalah strategi pembiayaan oleh pemerintah merupakan strategi pembiayaan yang diperoleh berdasar sumber-sumber penerimaan konvensional, diantaranya berupa pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program yang disusun dalam perencanaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dapat diperoleh yang mana sumber-sumber penerimaan konvensional tersebut dikelola melalui anggaran pemerintah (APBD/APBN), misalnya pendapatan pemerintah daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain sebagainya.

Dari sumber-sumber pembiayaan diatas dapat dilakukan pengalokasian dana khusus untuk pembiayaan pembangunan kepulauan. Mengingat kekayaan alam dari kepulauan di Kabupaten Sumenep adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi pendapatan asli daerah. Untuk itu, memang seharusnya ada timbal balik dari Anggaran Pandapatan Belanja Daerah (APBD). Maksudnya pendapatan daerah tidak hanya mendapat pemasukan saja dari pendapatan kepulauan, namun juga harus menganggarkan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan di kepulauan.

Selain strategi pembiayaan secara konvensional, juga dapat dilkukan strategi pembiayaan secara non-konvensional. Hal ini dapat dilakukan seandainya strategi pembiayaan secara konvensional tidak berhasil mengatasi masalah pembiayaan pembangunan. Atau kedua strategi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan sekaligus, demi mewujudkan pembangunan kepulauan secara terpadu.

Strategi pembiayaan secara non-konvensional merupakan strategi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Dengan banyak kekayaan alam yang berada di kepulauan Kabupaten Sumenep, dapat menjadi daya tarik sendiri bagi pihak swasta agar mau bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini pemerintah dapat menjadi sebagai penyedia lahan atau pemberian ijin bagi pihak swasta untuk mengembangkan pembangunan di kepulauan tersebut. Dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kepulauan di Kabupaten Sumenep, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbesar jumlah dana anggaran pendapatan belanja daaerah (APBD).

Dengan strategi pembiayann yang tepat, maka pembangunan infrastruktur dan sarana publik lainnya di wilayah kepulauan dapat menjadi potensi bagi Kabupaten Sumenep dalam pengmbangan wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber-sumber pendapatan, misalnya mencari dan mendapatkan tambahan dana investasi untuk pembangunan infrastruktur dan sarana publik lainnya di wilayah kepulauan, mempersiapkan peraturan tata ruang kepulauan untuk jangka waktu panjang. Namun sebelum itu penting dilakukan studi tentang kondisi wilayah disana secara umum oleh tenaga ahli, agar pemerintah setempat sejak sekarang mulai menyiapkan SDM yang berkualitas di bidang finance. Hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk itu. Apabila strategi pembiayaan konvensional oleh pemerintah daerah kepulauan tidak berjalan secara maksimal maka juga bisa dilakukan strategi pembiyaan pembangunan dengan mengoptimalkan pinjaman pemerintah pusat.